Meninjau Kembali Substansi RUU Pengelolaan Kebudayaan

Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FIB UI

Kebudayaan merupakan khazanah kemanusiaan yang sangat luas cakupannya. Filsafat kebudayaan menjabarkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat insani sehingga kebudayaan seyogyanya adalah bersifat dinamis. Dalam berkebudayaan, negara telah menjamin setiap warganya dalam hak akan berbudaya, dan sebagai subjek kita membutuhkan legitimasi akan hak dalam berbudaya. Hingga tahun 2008, terdapat 108 peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai kebudayaan. Namun selama ini, belumlah ada peraturan perundang-undangan terkait kebudayaan itu sendiri. Hal ini kemudian terjawab dengan adanya Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kebudayaan, yang ternyata telah disusun seenjak 10 tahun yang lalu.

Secara umum, RUU ini mencakup akan dua hal besar, yaitu adanya semangat dinamisasi kebudayaan yang memuat perlindungan kebudayaan di dalamnya, dan adanya dampak negatif kebudayaan yang akan diimplementasikan oleh komisi perlindungan kebudayaan maksimal dua tahun setelah komisi tersebut berdiri. Dari penjabaran tersebut, kita akan menemukan sebuah hal yang ganjil. Hal yang ganjil tersebut adalah adanya pembentukan komisi perlindungan kebudayaan, sementara kriteria dampak negatif kebudayaan, yang menjadi tujuan komisi ini dibentuk tersebut belum jelas statusnya karena belum dirancang. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal 79 dan 80 pada RUU ini.

Selain itu, setidaknya ada dua hal lagi yang harus diperhatikan apabila pemerintah benar berniat mewujudkan keberadaan dari komisi tersebut. Komisi Perlindungan Kebudayaan memiliki tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan terkait dampak negatif kebudayaan, sementara ruh dari RUU ini menekankan bahwa kebudayaan bersifat dinamis. Sehingga jika Negara membentuk suatu institusi yang dapat menjustifikasi kebudayaan yang “positif” dan “negatif”, Negara dalam hal ini justru menganggap bahwa kebudayaan bukanlah hal yang dinamis melainkan statis. Kita perlu curiga bahwa komisi ini ingin memberangus pikiran-pikiran kritis terkait kebudayaan yang dilontarkan dengan dalih menyebabkan dampak negatif kepada masyarakat. Bahkan jika ditilik lebih dalam, tirani mayoritas diuntungkan didalamnya, karena bagaimanapun juga ketika kita berbicara mengenai positif atau negatifnya suatu kebudayaan maka tentulah itu adalah sesuatu hal yang sangat abu-abu. Positif bagi kita belum tentu positif bagi mereka dan sebaliknya juga apa yang negatif bagi mereka belum tentu negatif bagi kita.

Harapan kita terhadap RUU Pengelolaan Kebudayaan ini ialah bahwa Negara haruslah dapat menunjang kehidupan bersama masyarakat dengan mengatur apa yang perlu diatur yaitu segala macam usaha negara untuk menciptakan suasana dimana masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, adil, dan sesuai dengan harga dirinya dalam berbudaya. Kalau saja peraturan perundang-ndangan pengelolaan kebudayaan melakukan hal tersebut dengan efisien, profesioanal, bertanggungjawab dan terdapat hubungan dialogik didalamnya maka  itulah sumbangan yang sangat berharga pada kehidupan masyarakat dan pada perkembangan kebudayaan di Indonesia itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s